SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP)

 

SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP)

 

MATA KULIAH                            : SEMINAR MASALAH ADMINISTRASI NEGARA

KODE MATA KULIAH                : SPA 39J

BEBAN STUDI                              : 3 SKS

SEMESTER                                    : VI

DOSEN PENGAMPU                   :

 

A.   TUJUAN MATA KULIAH    : Pemenuhan kebutuhan pengembangan wawasan keilmuan mahasiswa alam rangka pembekalan ilmu pengetahuan Tentang penyelenggaraan  seminar masalah administrasi negara baik bersifat teoritis maupun praktis.

 

B.   TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM     : Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dimensi teoritis tentang seminar masalah administrasi dan trampil menerapkan dimensi praktisnya.

 

C. SASARAN BELAJAR : Setelah mendalami mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pokok pikiran dan teori & teknik manajemen penyelenggaraan seminar masalah Administrasi dengan segala aspeknya serta dapat mempraktekkan penyelenggaraan seminar yang benar.

 

Read More

CONTOH KESIMPULAN PADA BAB V ; OPTIMALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (SEBUAH PENELITIAN)

 

BAB V

 PENUTUP

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

 

Read More

Strategi Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lombok Barat.

Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari kekayaan alam yang menjadi karunia Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan sebagai sumber kehidupan bagi manusia  pada umumnya, terutama rakyat Indonesia yang menjadikan tanah sebagai kebutuhan pokoknya. Atas dasar hak menguasai.  Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3), negara berhak atas penguasaan bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia sendiri.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu konsep kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah adalah menetapkan politik hukum pertanahan sebagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan pertanahan (Achmad Rubaei 2007:2).

Kemudian dalam hal menanggulangi permasalahan dibidang pertanahan, pemerintah mengupayakan suatu jaminan kepastian hukum yang diperoleh melalui pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya (Boedi Harsono 2009:60). Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkrit diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah.

Read More

Contoh Penyusunan BAB V Sebagai Penutup Pada Skripsi

BAB V

PENUTUP 

A. KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa permasalahan kinerja PNS pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah diantaranya masih terdapat beberapa pegawai yang kurang disiplin, masih ada pegawai yang tidak patuh terhadap aturan dan perintah telah ditentukan, lemahnya pengawasan langsung oleh pimpinan terkait pelaksanaan kinerja pegawai sehingga produktivitas kerja cenderung rendah, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya pada beberapa pegawai yang menjadikan pegawai malas dan kurang cepat memahami pekerjaannya, lemahnya kerjasama antara pimpinan dengan bawahan dan juga antara pegawai dengan pegawai lainnya serta loyalitas pegawai tidak terbangun.

2. Adapun upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kinerja pegawainya diantaranya meningkatkan sistem rekrutimen pegawai, meningkatkan kapasitas Sumber daya Aparatur Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai, menempatkan pegawai sesuai kompetensi , mengembangkan Pola Karir, meningkatkan Kesejahteraan Pegawai, membentuk Pegawai Negeri Sipil Yang berkarakter dan melestarikan budaya, mengembangkan system informasi kepegawaian secara terintegrasi, meningkatkan mutu pelayanan dan jejaring kerja, pelaksanaan Sistem kenaikan pangkat, meningkatkan pengelolaan pensiun serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Read More

CONTOH; METODE PENELITIAN PADA PENELITIAN SOSIAL

 

BAB III

METODE PENELITIAN

 

3.1    Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.1.1   Variabel bebas (independent), yang terdiri dari :

a.   Bukti Fisik (X1)

Bukti fisik merupakan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel bukti fisik (tangible) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 177) :

1)      Penataan interior dan eksterior

2)      Kerapian dan kebersihan ruangan

3)      Teknologi yang digunakan

b.   Keandalan (X2) 

Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan  yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel keandalan (reliability) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 176) :

1)      Ketepatan waktu bila berjanji

2)      Jujur dalam pelayanan

3)      Berusaha menghindari kesalahan

 c.   Daya Tanggap (X3)

Daya tanggap merupakan keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel daya tanggap (responsiveness) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 176) :

1)      Siap membantu pelanggan

2)      Kecepatan dalam pelayanan

3)      Komunikasi yang lancar

d.   Empati (X4)

Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan (Tjiptono, 2006). Variabel empati (empathy) diukur melalui indikatornya (Assegaff, 2009: 176) :

1)      Perhatian kepada pelanggan

2)      Tanggungjawab keamanan dan kenyamanan

3)      Mengutamakan kepentingan pelanggan.

3.1.2   Variabel terikat (dependent), yaitu :

Ø Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler, 2005). Variabel kepuasan pelanggan diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Mas’ud, 2004) :

1)      Perusahaan mau berdisikusi 

2)      Reputasi perusahaan dipercaya

3)      Karyawan mengetahui dengan baik produk yang ditawarkan

4)      Produk baru yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan

Read More

STRATEGI PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT DALAM KER-JASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI AS-ING BIDANG PARIWISATA DI LOMBOK 2018-2021

 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan strategi pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam kerjasama internasional untuk meningkatkan investasi asing bidang pariwisata di Lombok. Menggunakan kerangka analisis berupa paradiplomasi dan Penanaman Modal Asing, tujuan penelitian tersebut menghasilkan jawaban bahwa paradiplomasi investasi NTB telah dijalankan melalui empat strategi yaitu melalui kunjungan kerja ke luar negeri untuk bertemu investor dan menawarkan peluang investasi secara langsung. Kedua, melakukan invitasi kepada para investor dari luar negeri untuk meninjau langsung potensi pariwisata Lombok. Ketiga, dengan mengikuti berbagai acara internasional untuk mempromosikan peluang invetasi pada sektor pariwisata di Pulau Lombok. Keempat, dengan memanfaatkan media virtual seperti melakukan virtual meeting dan virtual presentation dengan investor, serta mengembangkan layanan online agar investor dapat mengurus investasinya kapanpun dan di manapun.

Read More

EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA BATUJAI, KECAMATAN PRAYA BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

 

EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA BATUJAI, KECAMATAN PRAYA BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

 

ABSTRAK

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa sangatlah penting sebagai bentuk dari partisipasi penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. Oleh sebab itu, penting untuk dirumuskan beberapa permasalahan yakni : Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa Batujai, Praya Barat, Lombok Barat seta efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Batujai tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Namun fakta di lapangan berbicara lain, BPD Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan.Di samping itu juga, peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis proyek kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Hal ini mengundang terjadinya kerjasama yang tidak sehat/kongkalikong antara anggota BPD dan Pemerintah Desa/Kepala Desa Batujai dalam menyalahgunakan wewenangnya.

Kata Kunci : Peran, Wewenang, Badan Permusyawaratan Desa

Read More