B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui permasalahan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
b. Manfaat dari Penelitian ini adalah
Dari penelitian yang akan peneliti lakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :
SOAL UAS
1. Bagaimana esensi peningkatan kompetensi guru saat ini, tuliskan argumentasi saudara?
Jawabannya:
Dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Nomor 19/2005 (Pasal 28 Ayat 3). Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan guru sebagai jabatan dan atau pekerjaan professional, namun di sini disebutkan seorang guru sebagai agen pembelajaran diharuskan memiliki kompetensi profesional, di samping kompetensi lainnya: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
Menurut Satori (2005), guru yang profesional harus memiliki kompetensi berikut ini :
a) Kompetensiprofesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari subjek matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsepteoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid).
b) Kompetensi personal, artinya memiliki sikap kepribadiaan yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut di teladani, sehingga mampu melaksanakan ke pemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu tut wuri handayani, indmadya magunkarso dan ingngarso sung tulodo.
c) Kompeten sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.
d) Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai kemanusian dari pada nilai material.
Bahkan saat ini pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Seperti pengadaan kebijakan sertifikasi guru, pelatihanPLPG dan PPG. Sehingga jika melihat syarat-syarat guru yang perofesional yang dikemukakan diatas maka mestinya saat ini kita tidak akan mendengar tentang kualitas pendidikan yang rendah, guru yang tidak profesional, guru yang tidak bisa mengajar atau menguasai materi ajar.
SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP)
MATA KULIAH : SEMINAR MASALAH ADMINISTRASI NEGARA
KODE MATA KULIAH : SPA 39J
BEBAN STUDI : 3 SKS
SEMESTER : VI
DOSEN PENGAMPU :
A. TUJUAN MATA KULIAH : Pemenuhan kebutuhan pengembangan wawasan keilmuan mahasiswa alam rangka pembekalan ilmu pengetahuan Tentang penyelenggaraan seminar masalah administrasi negara baik bersifat teoritis maupun praktis.
B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dimensi teoritis tentang seminar masalah administrasi dan trampil menerapkan dimensi praktisnya.
C. SASARAN BELAJAR : Setelah mendalami mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pokok pikiran dan teori & teknik manajemen penyelenggaraan seminar masalah Administrasi dengan segala aspeknya serta dapat mempraktekkan penyelenggaraan seminar yang benar.
Tanah merupakan bagian dari kekayaan alam yang menjadi karunia Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan sebagai sumber kehidupan bagi manusia pada umumnya, terutama rakyat Indonesia yang menjadikan tanah sebagai kebutuhan pokoknya. Atas dasar hak menguasai. Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3), negara berhak atas penguasaan bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia sendiri.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu konsep kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah adalah menetapkan politik hukum pertanahan sebagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan pertanahan (Achmad Rubaei 2007:2).
Kemudian dalam hal menanggulangi permasalahan dibidang pertanahan, pemerintah mengupayakan suatu jaminan kepastian hukum yang diperoleh melalui pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya (Boedi Harsono 2009:60). Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkrit diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah.
BAB III
3.1 Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
3.1.1 Variabel bebas (independent), yang terdiri dari :
a. Bukti Fisik (X1)
Bukti fisik merupakan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel bukti fisik (tangible) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 177) :
1) Penataan interior dan eksterior
2) Kerapian dan kebersihan ruangan
3) Teknologi yang digunakan
b. Keandalan (X2)
Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel keandalan (reliability) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 176) :
1) Ketepatan waktu bila berjanji
2) Jujur dalam pelayanan
3) Berusaha menghindari kesalahan
c. Daya Tanggap (X3)
Daya tanggap merupakan keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap (Tjiptono, 2006). Selanjutnya variabel daya tanggap (responsiveness) diukur dengan indikator sebagai berikut (Assegaff, 2009: 176) :
1) Siap membantu pelanggan
2) Kecepatan dalam pelayanan
3) Komunikasi yang lancar
d. Empati (X4)
Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan (Tjiptono, 2006). Variabel empati (empathy) diukur melalui indikatornya (Assegaff, 2009: 176) :
1) Perhatian kepada pelanggan
2) Tanggungjawab keamanan dan kenyamanan
3) Mengutamakan kepentingan pelanggan.
3.1.2 Variabel terikat (dependent), yaitu :
Ø Kepuasan Pelanggan (Y)
Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler, 2005). Variabel kepuasan pelanggan diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Mas’ud, 2004) :
1) Perusahaan mau berdisikusi
2) Reputasi perusahaan dipercaya
3) Karyawan mengetahui dengan baik produk yang ditawarkan
4) Produk baru yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan
Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan strategi pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam kerjasama internasional untuk meningkatkan investasi asing bidang pariwisata di Lombok. Menggunakan kerangka analisis berupa paradiplomasi dan Penanaman Modal Asing, tujuan penelitian tersebut menghasilkan jawaban bahwa paradiplomasi investasi NTB telah dijalankan melalui empat strategi yaitu melalui kunjungan kerja ke luar negeri untuk bertemu investor dan menawarkan peluang investasi secara langsung. Kedua, melakukan invitasi kepada para investor dari luar negeri untuk meninjau langsung potensi pariwisata Lombok. Ketiga, dengan mengikuti berbagai acara internasional untuk mempromosikan peluang invetasi pada sektor pariwisata di Pulau Lombok. Keempat, dengan memanfaatkan media virtual seperti melakukan virtual meeting dan virtual presentation dengan investor, serta mengembangkan layanan online agar investor dapat mengurus investasinya kapanpun dan di manapun.
EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA BATUJAI, KECAMATAN PRAYA BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa sangatlah penting sebagai bentuk dari partisipasi penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. Oleh sebab itu, penting untuk dirumuskan beberapa permasalahan yakni : Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa Batujai, Praya Barat, Lombok Barat seta efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Batujai tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Namun fakta di lapangan berbicara lain, BPD Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan.Di samping itu juga, peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis proyek kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Hal ini mengundang terjadinya kerjasama yang tidak sehat/kongkalikong antara anggota BPD dan Pemerintah Desa/Kepala Desa Batujai dalam menyalahgunakan wewenangnya.
Kata Kunci : Peran, Wewenang, Badan Permusyawaratan Desa
MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU MANAJEMEN
1. Coba Anda jelaskan Perbedaan Manajemen Strategis dan Manajemen Strategi, kemudian Anda Jelaskan pula Apa fungsi perencanaan Strategi bagi tercapainya tujuan Strategis suatu organisasi dimaksud.
2. Apa maksud dari “Produk Perusahaan Unilever Indonesia; yaitu, Produk Sampo Sunsilk” Misalnya : menjual produk dengan kemasan harga jual ; Rp. 500 , Rp. 5.000,- Rp. 10.000 dan Rp.35.000,-. Kalau dikaji dari sisi strategi untuk meraih semua segmen pasar. Coba Anda Jelaskan.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia, karena dengan pendidikan manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Proses pembelajaran yang edukatif tidak terjadi secara kebetulan, melainkan tercipta dari pemahaman guru terhadap tugas-tugas profesional keguruannya (Umbara, 2003 : 28).
Guru harus mampu dalam memberikan pembelajaran yang edukatif dan mudah dipahami oleh peserta didiknya, karena itu merupakan tugas dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik yang paling utama untuk dapat menciptakan generasi yang maju dan berbudaya. Dan didalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus dituntut untuk bekerja secara profesional berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh guru profesional, meskipun profesionalitas seorang guru lebih banyak tercipta melalui pengalaman dan pemahaman pada saat mengajar baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah.
Guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia diwajibkan memenuhi tiga persyaratan seperti dijelaskan oleh Sumani (2006), yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi, dan sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional. Karena ketiga persyaratan guru profesional tersebut merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa dikatakan guru yang profesional dan dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik yang kompeten dan berwawasan luas.
Secara umum upaya peningkatan profesionalisme guru sangat terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Karena guru merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Untuk itu guru harus mampu bekerja secara profesional dalam mengajar supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan nasional yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Paradigma sistem pendidikan nasional harus mencakup beberapa faktor diantaranya input, proses dan output pendidikan (Komariana dan Trianta: 2006 : 130).
Dalam pelaksanaannya, pendidikan lebih ditekankan pada upaya membangkitkan peserta didik untuk melakukan sesuatu yang bermamfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Sehingga peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang menggairahkan, dan menyenangkan menuntut guru lebih kreatif dan hal ini penting, karena dalam setiap pembelajaran, memiliki peranan yang sangat sentral, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun evaluator dalam pembelajaran.(Wahyudi, 2012 : 101).
Guru sebagai satu komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah dituntut senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kemampuannya, mengingat jabatan guru merupakan jabatan profesional. Karena menjadi seorang guru tidak hanya serta merta mengajar terus setelah selesai jam mengajar lalu selesai begitu saja, melainkan harus mampu untuk mengevaluasi kembali hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada saat menyampaikan materi kepada siswanya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi rujukan sejauh mana pemahaman dan penerimaan siswa/siswi dalam menerima pembelajaran yang sudah disampaikan dan juga dapat mengukur sejauh mana cara guru dalam mengajar atau menyampaikan materi.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik guru harus mampu bekerja secara profesional, ikhlas, tanpa pamrih dan sungguh-sungguh untuk mampu memberikan pemahaman dan pandangan secara lebih luas mengenai materi apa yang di sampaikan kepada siswa-siswanya agar dapat menciptakan generasi yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Untuk itu seorang guru harus mampu bekerja secara profesional dalam mengajar, supaya apa yang disampaikan oleh seorang guru dapat diterima dengan baik dan benar oleh peserta didiknya.
.jpeg)
Pada saat pandemic saat ini, terobosan terus dipacu untuk menciptakan suasana yang bisa bersehabat dengan situasi seperti ini. Tidak terkecuali Pendidikan pun turut mencari jalan tol untuk memuluskan Langkah cepat agar tujuan dari pada dunia Pendidikan itu tercapai. Paling tidak ungkapan merdeka belajar yang dijargonkan benar-benar memerdekakan, bukan hanya untuk dari kalangan mereka saja.. tapi jauh nun disana disudut polosok negeri ini merdeka dalam belajar menjamah lalu senyum mereka terasa hangat menyongsong masa depan yang lebih cerah dan gemilang. .png)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.
Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur pemerintahan di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara kelembagaan dan mekanisme kerja merupakan tingkatan pemerintahan. Reformasi pemerintahan dan otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa khususnya untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah Desa di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desanya.
Sementara itu, dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 |
Skripsi. Peran Guru PPKn Dalam Membina Sikap Solidaritas Sosial Pada Siswa Kelas VII Dan VIII Di Smp Darul Hikmah Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi.Mataram.
ABSTRAK
Aspek sikap sosial terkait sikap solidaritas sosial kurang diperhatikan oleh guru hal ini terlihat dari adanya tindakan siswa yang kurang perduli antar sesama, saling mengejek, memilih-milih teman bermain dan berdiskusi, dan tidak semua siswa memiliki sikap sosial yang baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran guru PPkn dalam membina sikap solidaritas sosial pada siswa kelas VII dan VIII di SMP Darul Hikmah Mataram Tahun Pelajajaran 2016/2017.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang telah digunakan adalah observasi, wawancara, Dokumentasi. Subyek penelitian yaitu, guru PPKn, guru BK, siswa kelas VII dan VIII, serta kepala sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, display,dan kesimpulan.
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa; (1) guru PPKn melakukan pendekatan-pendekatan dalam kegiatan pembelajaran seperti memberikan ilmu pengetahuan, mengutamakan membina sikap sesuai nilai-nilai pancasila, melakukan pendekatan emosional kepada siswa baik dalam kelas maupun diluar kelas. Memberi contoh yang baik, membiasakan datang tepat waktu, disiplin, membina siswa melakukan belajar kelompok, melakukan penilaian sikap sesuai acuan K13, memberikan motivasi, atau nasehat, rutin melakukan kegiatan sosial dan keagamaaan, seperti sholat duha, sholat dzuhur dan sholawatan/ yasinan setiap jum,at serta aktif dalam kegiatan hari besar keagamaan islam lainnya, pembinaan sikap juga melalui upacara bendera dengan memberi motifasi dan nasehat, sehingga sikap solidaritas sosial yang tertanam dalam diri siswa kelas VII dan VIII SMP Darul Hikmah juga baik. (2) sikap solidaritas sosial yang dikembangkan siswa dalam lingkungan sekolah menunjukkan bahwa sikap solidaritas sosial yang positif dalam diri siswa yaitu, sikap siswa menanggapi orang lain, tidak terlambat masuk ke sekolah, melaksanakan tugas piket, mengikuti upacara, rajin mengikuti kegiatan Imtaq, yasinan, sholat duha dan kini siswa mempunyai kepedulian sosial, rasa setia kawan yang tinggi. Sedangkan sikap sosial yang negatif atau kurang dimiliki siswa yaitu, masih ada siswa yang datang terlambat, berbicara dengan teman saat proses pembelajaran, tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas.
Kata Kunci: Peran Guru PPKn, Sikap Solidaritas Sosial